Tentang Infografis VI: Siklus Penyusunan APBN

Dalam buku Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia: Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal yang disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa siklus APBN adalah rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran. Dalam buku itu pula digambarkan siklus APBN seperti gambar berikut.

Siklus APBN

Pada bab lain buku tersebut, dijabarkan pula Siklus Penyusunan APBN sebagai rangkaian tahapan kegiatan perencanaan dan penganggaran sampai dengan penetapan APBN di setiap tahun anggaran. Penyusunan APBN tahun anggaran tertentu selambat-lambatnya sudah harus dimulai sejak satu tahun sebelumnya (contoh: penyusunan RAPBN 2017 mulai disiapkan sejak bulan Desember 2015) dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: (i) diawali dengan reviu kebijakan dan besaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Long-term Budget Framework (LTBF), dan Medium-term Budget Framework (MTBF) (ii) penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional; (iii) Kementerian Keuangan menyusun konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan perkiraan kapasitas fiscal (resource envelope) untuk penyusunan Pagu Indikatif belanja K/L, dan kemudian bersama dengan Menteri Perencanaan menyusun Pagu Indikatif Belanja K/L yang kemudian dituangkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai pedoman bagi K/L untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L yang dalam proses penyusunannya dilakukan melalui tahap pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara K/L, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan/Bappenas; (iv) Kemudian rancangan awal RKP ini beserta dengan pokok-pokok kebijakan fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro yang disusun oleh Kementerian Keuangan untuk kemudian dibahas bersama DPR dalam forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN; (v) hasil pembahasan tersebut bermuara pada penyusunan kebijakan fiskal dan Pagu Anggaran sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU-nya. Proses ini terus berlanjut pada rangkaian kegiatan selanjutnya sampai dengan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan APBN (DIPA) setelah UU APBN Ditetapkan pada akhir bulan Oktober dan penyerahan DIPA oleh Presiden dilakukan pada bulan Desember.  Berikut visualisasi Siklus Penyusunan APBN yang terdapat pada buku Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia: Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal.

Dalam gambar tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diilustrasikan dengan outputnya (misal, penyusunan “Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional” diilustrasikan sebagai Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional). Tiap kegiatan tersebut ditempatkan dalam oval berwarna kuning. Tiap oval kuning dihubungkan dengan panah yang juga berwarna kuning untuk menggambarkan hubungan tiap kegiatan. Bentuk produk hukum tiap output tersebut digambarkan dalam boks/kotak berwarna merah (dapat berupa UU, Perpres, KMK, dsb). Selanjutnya, peran DPR dalam mengaktualisasikan fungsi anggarannya pada tiap tahapan digambarkan dengan boks/kotak (disertai panah) berwarna biru.

Penggunaan boks/kotak berwarna merah dan biru (disertai panah), menjadikan visualisasi siklus begitu “ramai”. Panah berwarna biru juga berpotensi membuat rancu interpretasi pembaca. Pembaca tentunya akan menyamakan level panah biru ini dengan panah kuning, karena bentuknya yang sama. Alur yang kurang ringkas untuk menggambarkan Siklus Penyusunan APBN coba saya rekonstruksi kembali seperti pada gambar berikut. 

Untuk simplifikasi, boks/kotak berwarna merah dan biru (disertai panah) saya hilangkan. Tiap tahapan menyebutkan proses yang menghasilkan output tertentu, sekaligus bentuk produk hukumnya. Upaya ini dapat menghilangkan boks/kotak berwarna merah secara efektif. Fungsi anggaran DPR pada tahapan-tahapan tertentu tetap dapat diidentifikasi dengan penggunaan piktogram dan penyebutan “DPR” pada tahapan-tahapan tertentu tersebut. Upaya ini mensubtitusi penggunaan boks/kotak dan panah berwarna biru. Penggunaan pictogram juga dapat membantu menunjukkan bentuk produk hukum output yang dihasilkan pada tiap tahapannya.

Alur tahapan juga dibuat lebih sederhana dengan garis yang digambarkan horizontal, sehingga memudahkan pembaca menangkap hubungan tiap tahapannya dengan mudah.

Pada Desember 2015, Kementerian Keuangan juga mencoba memvisualisasikan Siklus Penyusunan APBN dalam rilis Infografis November 2015 yang berjudul “Siklus APBN”.

Mahasiswa dan Buku Teks

Buku Teks (textbook) adalah salah satu sarana belajar mahasiswa. Juga berarti salah satu mata anggaran pengeluaran mahaasiswa yang mandatory.  Di negeri kita, komponen harga buku biasanya terdiri atas biaya bahan baku (kertas, tinta, dll) yang masih diimpor -- sehingga dikenakan bea masuk –, biaya cetak, biaya gudang, biaya distribusi, biaya promosi, dll. Kesemuanya menyumbang andil dalam memahalkan harga sebuah buku. Buku teks dapat menjadi lebih mahal lagi karena biasanya buku teks tersebut merupakan buku teks asing yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Berarti ada penambahan komponen biaya lagi: biaya pembelian hak cipta dan royalti dan biaya penerjemahan.

Berdasarkan pengalaman penulis yang telah menjadi mahasiswa di tiga universitas berbeda, seorang mahasiswa akan mendapatkan alternative pilihan dalam memiliki buku teks untuk belajar sebagai berikut.

Buku Asli

Untuk buku-buku ekonomi, buku asli biasanya diterbitkan oleh Penerbit Salemba Empat . Buku-buku asli dapat diperoleh melalui toko-toko buku terkenal dengan harga yang lumayan (untuk kantong mahasiswa). Buku asli  dengan harga lebih murah dapat kita peroleh dari dosen yang dijadikan dealer (mitra) oleh penerbit. Ada diskon khusus, bisa sampai 15%, yang ditawarkan melalui mekanisme ini.

Buku Kwitang/Bajakan

Buku kategori ini bisa lebih murah 50% dibandingkan dengan buku aslinya. Ada harga ada rupa. Trade offnya ada pada kualitas sampul, kertas buku, dan penjilidan. Sampulnya biasanya dibuat dari bahan yang kurang baik. Isi buku pun terkesan seperti fotokopian. Tidak ada cetakan warna dalam isi buku. Karena, ya tadi, “seperti fotokopian”. Apabila ada halaman yang di buku aslinya bermain dengan warna, misalnya halaman yang memuat foto, maka di buku jenis ini akan ditampilkan grayscale. Dapat membuat mata mudah lelah membacanya. Bukalah tiap lembaran buka dengan kasih sayang, karena lem jilidnya kurang kuat.

Perhatian! Buku bajakan mengandung nilai pemberontakan. Bagi dosen yang memiliki pandangan bahwa ilmu memang mahal dan harus dihargai, membawa buku bajakan di kelas dapat memantik amukan beliau.

Fotokopian

Jenis ini, harganya bukan ditentukan per buku, melainkan per lembar, mengikuti tarif fotokopi yang per lembar. Fotokopian buku yang aslinya tebal akan lebih mahal jika dibandingkan dengan fotokopian buku yang aslinya lebih tipis. Untuk sampul biasanya difotokopi juga, namun dengan kertas yang lebih tebal. Dapat pula ditambahkan treatment finishing penjilidan agar lebih rapih.

E-book

Buku elektronik (e-book) atau buku digital, merupakan versi elektronik dari buku. Terdapat berbagai format buku elektronik yang populer, seperti teks polos, pdf, html, jpeg, dll. Di Indonesia, sumber buku elektronik yang legal diinisiasi oleh Kemdikbud dengan produknya, Buku Sekolah Elektronik. Dengan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN, tentunya tidak sulit bagi Kemdikbud untuk membeli hak cipta buku-buku sekolah dari level SD hingga SMA. Mungkin, ke depannya Pemerintah perlu memikirkan hal yang sama untuk level S1. Awalnya, dapat dimulai dari buku-buku mata kuliah dasar, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Statistik, dll.

Mahasiswa sendiri dapat memperoleh e-book dari situs-situs seperti sl*deshare, scr*bd, dll. Modalnya cuma dua: google dan skill googling. Untuk yang memiliki kemampuan berada di dalam jaringan terus-menerus, dapat mencoba google books. Sifat e-book yang dapat dibuka melalui hp atau tablet menjadi salah satu keunggulannya. Jadi, belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

besarnya rupiah yang kita keluarkan untuk mendapatkan buku teks dapat divisualisasikan sebagaimana berikut.

Buku Asli dan Gratis

Kampus seperti PKN STAN (sampai awal November 2015 dikenal sebagai STAN saja) memberikan fasilitas pinjaman buku-buku teks kepada mahasiswanya. Kampus yang sangat murah hati. Buku teks tersebut dipinjamkan selama satu semester atau satu tahun. Setelah periode satu semester atau satu tahun tersebut, buku pinjaman akan dikembalikan. Idealnya, si mahasiswa menjaga kebersihan dan kerapihan si buku, karena selanjutnya buku-buku tersebut akan dipinjamkan lagi ke mahasiswa tingkat selanjutnya. Mahasiswa yang kurang beruntung akan mendapati buku teks pinjaman yang jilidannya lepas, halamannya tidak lengkap, atau banyak catatan curhatnya.

Buku asli atau gratis juga dapat diperoleh melalui mekanisme hibah. Buku hibahan ini dikenal dengan sebutan warisan di kampus STAN. Di kalangan mahasiswa STIS, biasa disebut fosil.

Tips & Trik

Bagaimana meminmialkan biaya buku teks? Sebelum memulai semester, dapatkan silabus untuk mengetahui buku teks yang digunakan. Berdasarkan silabus tersebut, kita dapat bergerak lebih cepat untuk mendapatkan buku teks yang dijadikan referensi.

Jikalau bisa, dapatkan buku bekas mahasiswa senior (lain). Buku bekas dapat pula diperoleh dari situs jual beli online. Di situs seperti kask*s dan b*kalapak, dengan mudah dapat kita temukan tawaran-tawaran seperti ini. Prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli online tetap harus diperhatikan.

Ilmu ekonomi mengajarkan kita tentang pilihan-pilihan. Memilih alternatif yang memiliki kriteria menggunakan sumber daya paling sedikit dan memberikan hasil yang terbaik. Dengan dua kriteria yang bersifat kumulatif tersebut, memperhatikan konteks yang ada, yang mana pilihanmu?

Tentang Infografis V: Paket Kebijakan Ekonomi September I

Menanggapi keadaan ekonomi nasional yang sedang mengalami perlambatan dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, Pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi September I. Paket Kebijakan Ekonomi September I yang juga dikenal dengan nama Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I itu dibacakan langsung oleh Presiden Jokowi pada Rabu petang, 9 September 2015, di Istana Merdeka.

Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan tiga langkah dalam Paket Kebijakan tersebut, yaitu: (1) Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha; (2) Mempercepat proyek strategis nasional  dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional; dan (3) Meningkatkan investasi di sektor properti.

Selanjutnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution yang berbicara seusai Presiden Jokowi, menyampaikan 10 (sepuluh) rincian Paket Kebijakan dimaksud, yakni.

1. Penguatan pembiayan ekspor melalui National Interest Account.

2. Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri.

3. Kebijakan pengembangan kawasan industri.

4. Kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi.

5. Kebijakan simplikasi perizinan perdagangan.

6. Kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata.

7. Kebijakan elpiji untuk nelayan. Adanya konverter yang mengefisienkan penggunaan biaya yang digunakan oleh nelayan.

8. Stabilitas harga komiditi pangan, khususnya daging sapi.

9. Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.

10. Pemberian Raskin atau Beras Kesejahteraan untuk bulan ke-13 dan ke-14.

Menindaklanjuti rilis Paket Kebijakan Ekonomi September I, Kemenko Bidang Perekonomian kemudian merilis infografis terkait paket kebijakan tersebut melalui situsnya ekon.go.id.

Infografis Buatan Kemenko Bidang Perekonomian

Seri infografis yang dirilis Kemenko Bidang Perekonomian juga menyertakan solusi integratif Pemerintah di sektor Industri, Koperasi & UKM, Kelautan (untuk nelayan), Pariwisata, dan Perdagangan.

Infografis Solusi untuk Sektor Industri

Infografis kreasi Kemenko Bidang Perekonomian ini turut disebarluaskan pula oleh Kementerian/Lembaga lain, seperti kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian KUKM, BPKP, dll, baik melalui situs resmi Kementerian ataupun official account twitter mereka. Di media sosial, infografis ini ditandai dengan tagar #SolusiJokowi.

Pada 15 September 2015, Bank Indonesia (BI), yang juga turut andil merumuskan dan menerapkan kebijakan solutif terkait perlambatan ekonomi nasional, juga merilis infografis kreasinya.

Infografis Buatan BI

Belakangan Selasar.com juga merilis infografis yang mengangkat isu ini.

Infografis Buatan Selasar.com

Dari ketiga versi infografis di atas, tampak bahwa infografis versi Selasar.com lah yang lebih komunikatif dalam menyampaikan Paket Kebijakan Ekonomi September I. Infografis versi Kemenko Bidang Perekonomian tampaknya begitu bersemangat menyampaikan kebijakan tersebut hingga rinciannya. Untuk mengakomodasi pesan yang begitu banyak, ukuran infografis menjadi portrait yang begitu panjang. Narasi pidato Presiden sepertinya dipindahkan begitu saja ke dalam infografis. Secara kasat mata, isi dari infografis versi Kemenko terdiri dari 95% teks. Porsi teks yang begitu dominan tentunya akan membuat lelah pembaca infografis. Mungkin pembaca akan memahami kualitas infografis ini sebagai kualitas buatan Pemerintah.
Infografis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I kreasi BI sedikit lebih baik daripada kreasi Kemenko Bidang Perekonomian. Infografis kreasi BI dibuat dengan template dan gaya infografis yang biasa dibuat oleh BI. Secara isi, Infografis juga lebih memuat implementasi kebijakan yang menjadi domain BI. Infografis yang dituangkan ke dalam ruang 2D landscape yang ringkas. Porsi teks tidak begitu dominan.
Infografis buatan Selasar.com sendiri lebih sederhana, ringkas, dan menarik. Si pebuat infografis mencoba menginterpretasikan isi kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I ke dalam bentuk yang sederhana dan ringkas. Tampilan menjadi sederhana dan menarik karena teks yang dituangkan seperlunya saja, hanya untuk memberi keterangan atau mendukung pesan dari gambar/simbol yang ada.

Semoga "kurang" baiknya infografis buatan Kemenko Bidang Perekonomian tidak menjadi penyebab ekonomi tidak jadi "meroket" pasca Pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I. Kabarnya, tidak lama lagi, Pemerintah akan merilis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II. Semoga infografisnya lebih mudah dicerna, sehingga menjadi lebih "nendang" bagi dunia usaha, masyarakat, dan perekonomian kita.